Purbalingga – PNN NEWS- 24 Mei 2026 – Purbalingga kembali dihadapkan pada persoalan klasik yang kerap dianggap sepele, namun dampaknya nyata bagi masyarakat: berdirinya kandang ayam yang diduga tanpa izin dan pengelolaan limbah yang dilakukan secara sembarangan. Persoalan ini bukan sekadar soal bau menyengat atau lalat yang mengganggu aktivitas warga, melainkan menyangkut kepatuhan hukum, kesehatan publik, dan keselamatan lingkungan hidup.
Usaha peternakan sejatinya merupakan sektor penting dalam menopang perekonomian masyarakat. Namun, ketika aktivitas usaha dijalankan tanpa memperhatikan aturan, tata ruang, dan dampak lingkungan, maka keuntungan segelintir pihak dapat berubah menjadi penderitaan bagi masyarakat luas. Di sinilah negara dan pemerintah daerah tidak boleh kalah oleh pembiaran.
Fakta masih adanya kandang ayam yang diduga berdiri tanpa izin menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan aturan di lapangan. Padahal regulasi sudah jelas: usaha peternakan wajib mengantongi izin, memenuhi syarat lingkungan, serta memperhatikan jarak aman dari permukiman warga. Aturan itu dibuat bukan untuk menghambat investasi, tetapi untuk melindungi hak masyarakat agar tetap hidup di lingkungan yang sehat dan layak.
Yang lebih memprihatinkan, dugaan pembuangan limbah peternakan secara sembarangan berpotensi masuk dalam kategori tindak pidana lingkungan. Limbah kotoran dan bangkai ayam yang dibuang ke sungai atau saluran air bukan hanya mencemari lingkungan, tetapi juga menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Bau menyengat, pencemaran air, berkembangnya lalat dan bakteri, hingga potensi penyakit menular adalah konsekuensi nyata yang tidak bisa dianggap remeh.
Dalam konteks ini, ketegasan pemerintah daerah menjadi harga mati. Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, dan instansi terkait tidak cukup hanya memberi teguran administratif tanpa tindakan nyata. Jika ditemukan pelanggaran, penindakan harus dilakukan secara terbuka dan tegas, mulai dari penghentian operasional hingga proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Ketika hukum hanya tajam kepada rakyat kecil tetapi tumpul terhadap pelanggaran usaha, maka kepercayaan publik akan terus terkikis.
Di sisi lain, pelaku usaha juga harus memahami bahwa izin lingkungan dan persetujuan masyarakat bukan sekadar formalitas administratif. Itu adalah bentuk tanggung jawab sosial dan komitmen untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dengan hak hidup masyarakat sekitar.
Pemerintah daerah juga perlu mengevaluasi pengawasan terhadap pembangunan kandang peternakan di wilayah pedesaan. Jangan sampai kandang ilegal dibiarkan beroperasi bertahun-tahun hingga memicu konflik sosial di tengah masyarakat. Pencegahan jauh lebih baik daripada menunggu persoalan membesar dan menimbulkan keresahan berkepanjangan.
Masyarakat tentu tidak anti terhadap usaha peternakan. Namun warga berhak menolak jika aktivitas tersebut dijalankan tanpa aturan, mencemari lingkungan, dan mengancam kesehatan. Negara harus hadir memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak dilakukan dengan mengorbankan lingkungan dan keselamatan rakyatnya sendiri.
About the Author
