PURBALINGGA | PNN NEWS-Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan(JPKP)adalah himpunan relawan tersetruktur pro kinerja pemerintah, terlahir dari relawan jokowi tidak terkait warna warni,berafiliasi dengan partai atau golongan apa pun sehingga JPKP terbuka terhadap siapapun.
Minggu 21 juli 2024 di adakan rapat regenerasi kepengurusan DPD JPKP Kabupaten Purbalingga, yang di pimpin langsung oleh beliau Ketua Aliansi Bumi Ngapak Raya(BNR), Suhara Acep, p
Beliau mengatakan,” PASPAM (Pasukan Pengaman) dan JPKP (Jaringan Pendamping Kebijakan Pemerintah) adalah di bawah naungan Bumi Ngapak Raya (BNR) kita berdiri di kabupaten purbalingga sudah tiga tahun yang lalu. Semoga dengan kepengurusan yang baru ini apa yang menjadi visi misi dan tujuan jpkp tecapai.” Ucapnya
Suhara menambahkan, untuk JPKP ini bergerak di bidang sosial dan sudah MoU dengan 12 kementerian, termasuk bidang pendidikan, kemanusiaan dan lainnya,”imbuhnya
Porwoyo selaku kordinator lapangan JPKP kabupaten Purbalingga mengatakan.” Kami dengan JPKP, BNR, Paspam dan team pena nusantara news siap mengemban amanah sesuai visi, misi dan tujuan JPKP.” Ungkapnya
Visi & misi
Visi: menjadi mitra sosial program pemetintah yang di percaya oleh masyarakat
Misi:
Membantu sosialisasi program pemerintah agar masyarakat mendapat informasi yang tepat sehingga siap berpartisipasi dalam pembangunan.
Mendampingi pelaksanaan program agar terlaksana sesuai rencana dan tepat sasaran.
Mengumpulkan data dan melaporkan kepada instasi terkait jika terdapat ketidak sesuaian atau kendala dalam pelaksanaan program program pemerintah, agar perbaikan dapat dilaksanakan sedini mungkin.
Mendampingi masyarakat agar dapat memanfaatkan fasilitas yang di sediakan pemerintah secara optimal.
Tujuan:
menbntu sosialisasi program program pemerintah yang pro rakyat .
Mendampingi pelaksanaan program tersebut agar sesuai rencana dan tepat sasaran.
Melaporkan jika terdapat ketidaksesuaian atau kendala dalam pelaksanaan agar terditeksi sejak dini.
Mendampingi masyarakat agar dapat memanfaatkan fasilitas yang di sediakan pemerintah dengan optimal
