filter: 0; fileterIntensity: 0.0; filterMask: 0; captureOrientation: 0; brp_mask:0; brp_del_th:null; brp_del_sen:null; delta:null; module: photo;hw-remosaic: false;touch: (0.09925944, 0.86875);sceneMode: 8;cct_value: 0;AI_Scene: (-1, -1);aec_lux: 0.0;aec_lux_index: 0;albedo: ;confidence: ;motionLevel: -1;weatherinfo: null;temperature: 36;
JAKARTA — PNN NEWS — 27 Agustus 2026- Desa tidak boleh terus diposisikan sebagai halaman belakang pembangunan. Justru dari desa, denyut pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hingga ketahanan sosial negara diuji secara langsung.
Pesan itulah yang mengemuka saat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) mengukuhkan Pokja Newsroom Jaga Desa di Hall Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta. Program tersebut diposisikan bukan sekadar agenda organisasi, melainkan bagian dari upaya memperkuat pengawasan publik terhadap pembangunan desa sekaligus menjaga desa sebagai salah satu fondasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Ketua Umum SMSI Pusat, Drs. Firdaus, M.Si., menegaskan desa harus ditempatkan sebagai garda depan sekaligus etalase negara.
«“Saya setuju desa menjadi garda depan dan etalase negara, tidak menjadi entitas yang dinomorduakan,” ujar Firdaus.»
Bagi SMSI, penguatan pemberitaan berbasis desa bukan semata memperbanyak berita daerah. Lebih jauh, ruang informasi desa harus menjadi ruang kontrol publik agar kebijakan, anggaran, dan program pembangunan tidak berhenti sebagai angka di atas kertas.
Pengukuhan Pokja Newsroom Jaga Desa juga berlangsung di tengah derasnya arus informasi mengenai situasi nasional yang berpotensi menimbulkan distorsi persepsi publik. Kehadiran sejumlah tokoh dalam kegiatan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa komunikasi publik membutuhkan informasi yang utuh, terverifikasi, dan tidak tercerabut dari konteks.
Salah satu tokoh yang hadir sebagai keynote speaker adalah Hasyim S. Djojohadikusumo. Ia mengapresiasi langkah SMSI dan menilai kegiatan tersebut memiliki arti penting.
«“Saya percaya SMSI, saya mengapresiasi kegiatan ini karena itu saya datang,” kata Hasyim.»
Menurut Hasyim, kegiatan tersebut juga menjadi gambaran bahwa Jakarta dalam kondisi aman dan kondusif.
«“Ini bukan hanya konfirmasi, tetapi testemoni nyata di sini, Jakarta, aman dan kondusif. Selamat SMSI, ini kegiatan positif dan sangat bagus,” ujarnya.»
Lima Provinsi Jadi Titik Awal
Pengukuhan Pokja Newsroom Jaga Desa untuk tahap awal melibatkan lima provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bengkulu, dan Sumatera Selatan.
Firdaus menyebut kelima provinsi tersebut merupakan pilot project sebelum program dikonsolidasikan secara lebih luas.
«“Lima provinsi ini menjadi pilot project SMSI. Namun dalam waktu dekat akan dilakukan konsolidasi secara serentak di seluruh provinsi,” jelas Firdaus.»
Langkah tersebut menunjukkan SMSI ingin membangun jaringan pemberitaan desa yang tidak sporadis. Desa didorong menjadi sumber informasi pembangunan sekaligus titik pengawasan terhadap berbagai persoalan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Hasyim: Pers Jangan Menyesatkan
Dalam dialog nasional, Hasyim menyampaikan pesan keras kepada insan pers agar tidak terjebak pada pemberitaan yang hanya mengejar kecepatan, sensasi, atau kepentingan tertentu.
«“Jangan menjadi pers yang menyesatkan. Sampaikan informasi secara utuh dengan data dan fakta,” tegasnya.»
Menurut Hasyim, informasi yang dipotong dari konteks dapat menghasilkan persepsi yang keliru, bahkan berpotensi mendistorsi kebijakan pemerintah.
Peringatan tersebut menjadi penting di tengah ekosistem digital yang memungkinkan sebuah informasi menyebar luas hanya dalam hitungan menit. Ketika konteks hilang, fakta dapat berubah menjadi persepsi. Ketika data diabaikan, opini dapat menyamar sebagai kebenaran.
Karena itu, menurut Hasyim, pers memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi secara lengkap dan berimbang.
Kampus Disiapkan Jadi Ruang Koreksi Pemerintah
Tak berhenti pada isu pers dan desa, Hasyim juga mengungkapkan rencana dialog dengan sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), antara lain dari UI, UGM, dan ITB.
Dialog dengan kalangan kampus tersebut diharapkan menghasilkan masukan dan koreksi terhadap kebijakan pemerintah.
Hasyim mengatakan hasil dialog akan disampaikan sebagai bahan rekomendasi kepada pemerintah.
«“Sebagai penasehat Presiden, masukan-masukan dari kampus akan kami sampaikan dan rekomendasikan kepada Presiden untuk pembenahan,” tambahnya.»
Pernyataan tersebut menempatkan kampus bukan sekadar sebagai ruang akademik, tetapi juga sebagai ruang kritik dan koreksi kebijakan publik.
Jika gagasan itu berjalan konsisten, suara akademisi dan mahasiswa dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk menguji apakah kebijakan pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Gedung Dewan Pers Dinilai Tak Lagi Representatif
Dalam kesempatan yang sama, Firdaus juga menyampaikan persoalan lain yang dinilai tidak kalah penting, yakni kondisi Gedung Dewan Pers yang dianggap sudah tidak representatif untuk menopang perkembangan ekosistem pers nasional.
Menurut Firdaus, Gedung Dewan Pers bukan sekadar bangunan administratif. Tempat tersebut merupakan salah satu episentrum kehidupan pers Indonesia.
«“Di tempat ini Dewan Pers bermarkas, segala kegiatan Dewan Pers digerakkan dari gedung ini, tetapi konstituen belum bisa diakomodir. Jadi mereka terpisah-pisah sesuai dengan kondisi masing-masing,” jelas Firdaus.»
Ia berharap peningkatan fasilitas dan kapasitas gedung dapat menjadi bagian dari penguatan kelembagaan pers nasional.
Usulan tersebut mendapat respons positif dari Hasyim. Ia menyatakan akan menindaklanjutinya dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
«“Sayang saya baru dapat masukan ini sekarang. Kemarin baru saja bertemu dan dialog panjang lebar dengan Menkomdigi, Meutya Hafid,” ujar Hasyim.»
Respons tersebut langsung mendapat aplaus peserta yang memenuhi Hall Dewan Pers.
Dari Desa, Pers, hingga Kebijakan Negara
Kegiatan yang dihadiri lebih dari seratus peserta dan undangan itu kemudian ditutup dengan dialog nasional yang menghadirkan Prof. Dr. Achmad Riyad U.B., Ph.D., Dewan Penasehat SMSI Jawa Timur, serta sejumlah pakar ekonomi dan perbankan.
Dialog dipandu Prof. Dr. Albertus Wahyu Rudhanto, guru besar dari PTIK, yang membuat diskusi berlangsung kritis dan substantif.
Pengukuhan Pokja Newsroom Jaga Desa pada akhirnya membawa satu pesan besar: pers tidak cukup hanya menjadi pencatat peristiwa. Pers harus mampu menjadi mata publik, terutama ketika kebijakan negara bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat desa.
Namun mandat tersebut sekaligus membawa konsekuensi. Semakin besar peran pers dalam mengawal desa dan kebijakan publik, semakin besar pula tuntutan terhadap akurasi, independensi, keberimbangan, verifikasi, dan keberanian menguji setiap informasi.
Sebab, menjaga desa bukan sekadar menjaga pemberitaan tentang desa.
Menjaga desa berarti menjaga informasi publik agar tidak dikuasai kepentingan. Dan ketika informasi publik tetap sehat, di situlah salah satu fondasi NKRI ikut dijaga.Kalau ingin, saya juga bisa membuat versi yang lebih “menggigit” lagi ala headline investigasi nasional, dengan pembuka yang lebih menghentak dan kritik yang lebih kuat terhadap pers, pemerintah, serta tata kelola desa.
About the Author
