Purbalingga – PNN NEWS- Belum genap satu tahun sejak pembangunan jalur Padamara–Kalitinggar rampung, publik dihadapkan pada ironi yang berulang: jalan yang seharusnya menjadi simbol kemajuan justru kembali rusak dan kini diperbaiki lagi. Anggaran yang digelontorkan pun bukan angka kecil. Pertanyaannya sederhana namun mendasar di mana letak persoalannya?
Kerusakan dini pada infrastruktur jalan bukan sekadar persoalan teknis. Ini adalah indikator kuat adanya masalah dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan proyek. Jika kualitas pengaspalan memang buruk, maka kontraktor pelaksana harus bertanggung jawab penuh. Spesifikasi teknis yang tidak dipenuhi, penggunaan material di bawah standar, atau pengerjaan yang terburu-buru demi mengejar target waktu, adalah bentuk kelalaian yang tidak bisa ditoleransi, Senin 20 April 2026
Namun, menyederhanakan persoalan hanya pada kualitas aspal juga bisa menyesatkan. Ada faktor lain yang tak kalah penting: beban lalu lintas yang melebihi kapasitas, sistem drainase yang buruk, hingga pengawasan yang lemah dari pihak terkait. Jalan yang tidak dirancang untuk menahan kendaraan bertonase tinggi akan cepat mengalami degradasi, sebaik apa pun kualitas materialnya.
Di sinilah peran pengawasan menjadi krusial. Pertanyaannya, apakah proses monitoring selama pengerjaan sudah berjalan optimal? Apakah uji kualitas dilakukan secara independen dan transparan? Ataukah proyek ini kembali terjebak dalam pola lama formalitas administrasi tanpa kontrol substansi?
Lebih jauh lagi, publik berhak tahu apakah proyek ini masih dalam masa pemeliharaan (maintenance period). Jika iya, maka perbaikan yang dilakukan saat ini seharusnya menjadi tanggung jawab kontraktor, bukan kembali membebani anggaran daerah. Transparansi terkait hal ini penting agar tidak muncul kecurigaan adanya pemborosan atau bahkan potensi penyimpangan.
Kasus jalur Padamara–Kalitinggar seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Infrastruktur bukan sekadar proyek seremonial, melainkan investasi jangka panjang yang menyangkut kepentingan publik luas. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus bisa dipertanggungjawabkan, tidak hanya di atas kertas, tetapi juga dalam kualitas nyata di lapangan.
Jika pola ini terus berulang bangun, rusak, perbaiki maka yang dipertanyakan bukan lagi sekadar kualitas proyek, melainkan integritas sistem secara keseluruhan. Sudah saatnya praktik pembangunan infrastruktur beranjak dari sekadar menggugurkan kewajiban menuju standar profesionalisme dan akuntabilitas yang sesungguhnya.
Publik tidak butuh jalan yang cepat jadi, tapi cepat rusak. Publik butuh jalan yang kokoh, aman, dan bertahan lama.
Editorial Redaksi PNN NEWS
About the Author
