BANJARNEGARA, – PNN NEWS- Ketidak jelasan penanganan kasus dugaan penyalahgunaan Dana Desa Karangsari, Kecamatan Punggelan, mendorong perwakilan masyarakat setempat mendatangi Mapolres Banjarnegara pada Kamis (10/7/2025). Mereka menuntut kejelasan perkembangan kasus yang telah dilaporkan beberapa bulan lalu.
Sardi, salah satu perwakilan pelapor, menyampaikan bahwa kedatangan mereka merupakan bentuk desakan dari masyarakat yang mulai gerah dengan lambannya proses hukum.
“Kami datang ke Polres hari ini untuk menanyakan sejauh mana perkembangan kasus ini. Warga terus mendesak kami untuk meminta kejelasan karena laporan sudah masuk beberapa bulan lalu, tapi sampai sekarang belum ada kepastian,” ujar Sardi kepada wartawan.
Ia menambahkan, pihak penyidik menyatakan bahwa kasus masih berjalan di tahap penyidikan dan meminta masyarakat untuk bersabar.
“Penyidik bilang masih dalam proses, masih dikembangkan. Tapi kan kami butuh transparansi, sampai tahap mana proses itu? Jangan sampai masyarakat curiga ada yang ditutup-tutupi,” lanjutnya.
Keluhan serupa juga diungkapkan warga lainnya yang enggan disebutkan namanya. Mereka mengaku kecewa karena hingga kini belum ada tindakan tegas, padahal oknum perangkat desa yang diduga terlibat bahkan disebut-sebut sudah mengakui perbuatannya dalam forum resmi.
“Kami heran, kenapa prosesnya seperti ditarik-ulur? Padahal sudah jelas ada pengakuan dari oknum Kades saat audiensi yang disaksikan langsung oleh Forkopimcam,” kata salah satu warga.
Di tempat berbeda, sejumlah warga Karangsari berharap aparat penegak hukum bertindak tegas dan profesional, serta menghukum pelaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Jangan sampai hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kami ingin keadilan ditegakkan,” ujar warga lainnya.
Rasmono, SH, kuasa hukum masyarakat Karangsari, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas.
“Kami akan kawal kasus ini sampai selesai. Kami minta kepolisian bertindak profesional dan transparan,” tegas Rasmono.
Ia juga menyoroti pentingnya pengakuan Kades Karangsari yang disampaikan secara terbuka dalam forum resmi sebagai bukti kuat.
“Pengakuan itu disaksikan banyak pihak, termasuk unsur Forkopimcam. Itu harus jadi perhatian serius penyidik. Warga Karangsari butuh keadilan, bukan janji,” pungkasnya.
