Purbalingga – PNN NEWS- 03/ September 2025 –Pertemuan antara Bupati dengan para ketua ormas, LSM, pemerhati pendidikan dan tokoh masyarakat yang tergabung di Purbalingga bersatu berakhir tanpa kesepakatan berarti. Meskipun audien menyodorkan fakta-fakta konkret keluhan masyarakat, jawaban Bupati hanya normatif dan menghindari inti persoalan.
Isu utama yang mengemuka:
- Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dianggap tidak proporsional dan memberatkan masyarakat.
- Harga seragam sekolah yang mahal, membebani orang tua.
- Pelayanan buruk di rumah sakit daerah, yang menyulitkan pasien mendapatkan layanan dasar.
- Ketidakprofesionalan Tim Percepatan Pembangunan yang didominasi anggota DPRD dan lingkaran dekat Bupati, dinilai tidak independen dan tidak objektif.
Sorotan paling tajam tertuju pada dugaan praktik jual beli proyek dengan komisi 10–15 persen kepada oknum tertentu, yang merusak integritas pemerintahan.
Audien mendesak Bupati turun langsung ke lapangan atau minimal melakukan pengecekan riil, bukan sekadar laporan manis di atas kertas.
Namun, pertemuan tersebut gagal menghasilkan respons tegas dan solusi konkret. Kekecewaan audien memuncak, mengindikasikan potensi gerakan lanjutan sebagai bentuk protes atas sikap pemerintah yang dianggap mengabaikan aspirasi rakyat.
About the Author
