PURBALINGGA – PNN NEWS- 15/11/2025 –Pernyataan Anggota DPRD Purbalingga dari Fraksi Gerindra, Adi Yuwono, kembali memicu sorotan publik. Ia menegaskan bahwa pola komunikasi Bupati Purbalingga dengan DPRD maupun Forkopimda selama delapan bulan terakhir “sangat buruk” dan belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan.
Dalam tata kelola pemerintahan daerah, relasi antara eksekutif, legislatif, dan Forkopimda merupakan simpul strategis yang menentukan arah kebijakan, efektivitas pengawasan, hingga stabilitas politik. Ketika komunikasi macet, dampaknya tidak sekadar administratif—melainkan berpotensi menghambat program pembangunan, memperlambat pengambilan keputusan, dan menurunkan kualitas pelayanan publik.
Kritik Adi Yuwono menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah. Mengacu pada prinsip keberimbangan dalam pemberitaan, publik kini menunggu penjelasan resmi dari Bupati Purbalingga terkait tudingan tersebut. Respons yang jelas dan langkah korektif yang konkret dibutuhkan agar polemik tidak berkembang menjadi krisis kepercayaan.
Jika persoalan komunikasi ini dibiarkan, sejumlah agenda strategis pemerintah daerah terancam tersendat. Banyak hambatan pembangunan justru muncul bukan karena minimnya anggaran, melainkan lemahnya koordinasi dan komunikasi antar-pemangku kepentingan.
Bupati Purbalingga memiliki peluang besar untuk melakukan pembenahan: memperkuat hubungan kerja dengan DPRD, membuka ruang dialog yang lebih terbuka, serta membangun pola komunikasi yang transparan, cepat, dan konsisten. Upaya ini krusial untuk memulihkan kepercayaan publik sekaligus memastikan kebijakan berjalan efektif.
Pada akhirnya, kritik legislatif harus menjadi titik balik perbaikan kinerja, bukan pemantik gesekan politik. Purbalingga membutuhkan pemerintahan yang kompak, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dan fondasi utamanya tetap sama: komunikasi yang sehat, profesional, dan saling menghargai.
About the Author
