PURBALINGGA – PNN NEWS – Audiensi antara Forum Lintas Ormas dan Lembaga dengan Pemerintah Kabupaten Purbalingga terkait dugaan kebijakan yang dinilai melanggar hukum dalam proses penyaringan dan penjaringan perangkat desa, justru memunculkan polemik baru. Selain berlangsung tertutup dari liputan media, forum tersebut juga berakhir dengan kekecewaan peserta setelah Sekretaris Daerah (Sekda) disebut meninggalkan ruangan sebelum audiensi selesai.
Audiensi yang digelar di aula rapat bupati pada hari Rabu 13 mei 2026 itu dihadiri sejumlah ketua ormas dan lembaga. Mereka datang untuk meminta penjelasan serta menyampaikan keberatan atas dugaan adanya kebijakan yang dianggap tidak sesuai aturan dalam proses penjaringan perangkat desa di Kabupaten Purbalingga.
Namun suasana audiensi sejak awal sudah memantik tanda tanya. Awak media yang hendak melakukan peliputan tidak diperbolehkan masuk ke ruang audiensi. Larangan itu disebut berdasarkan kesepakatan bahwa forum tidak menggunakan media.
Kebijakan tersebut memunculkan sorotan, sebab pembahasan yang menyangkut kepentingan publik justru dilakukan secara tertutup. Sejumlah pihak mempertanyakan alasan pelarangan wartawan meliput audiensi yang berkaitan dengan dugaan persoalan tata kelola pemerintahan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, audiensi berlangsung singkat dan tidak berjalan maksimal. Para peserta audiensi mengaku kecewa lantaran Sekda Purbalingga meninggalkan ruangan di tengah forum berlangsung.
Hal itu dibenarkan oleh Sekda Kabupaten Purbalingga melalui pesan singkat WhatsApp.
“Betul mas, saya tinggal sebentar ada tamu. Tapi setelah kembali lagi ke ruangan, para audiens sudah tidak ada di ruangan,” tulisnya.
Kekecewaan juga disampaikan Ketua FLKP, Icus Susilo, melalui video di buat setelah usai audiensi.
“Saya merasa kecewa atas sikap Pemda. Saat audiensi yang dalam hal ini diwakili Bu Sekda, beliau meninggalkan ruangan sebelum acara selesai. Itu terkesan meremehkan kami. Kami akan membawa kasus ini ke tingkat lebih lanjut dan melakukan upaya-upaya lain,” tegasnya.
Situasi tersebut semakin memunculkan pertanyaan publik. Mengapa audiensi yang menyangkut dugaan kebijakan bermasalah harus tertutup dari media? Dan mengapa perwakilan pemerintah justru meninggalkan forum saat peserta masih menunggu penjelasan?
Audiensi yang seharusnya menjadi ruang dialog terbuka antara masyarakat dan pemerintah daerah kini justru meninggalkan kesan kurang transparan dan memicu ketidakpercayaan dari peserta forum.
About the Author
