PNN NEWS – Purbalingga – 18/11/2025 –Proyek peningkatan dan rehabilitasi jaringan tersier daerah irigasi kewenangan pemerintah pusat yang dikerjakan Balai Besar Serayu Opak kembali menuai sorotan. Program yang dibiayai APBN 2025 itu mencakup 10 kelompok tani di Kecamatan Kemangkon serta delapan desa di Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga.
Namun, alih-alih membawa manfaat, proyek tersebut justru memunculkan dugaan “bancakan” akibat minimnya transparansi dari pihak pelaksana.
Sejumlah kepala desa dari dua kecamatan itu mengaku hanya mengetahui tahap pengajuan proposal dari kelompok tani. Setelah usulan dinyatakan disetujui (ACC), pemerintah desa tidak lagi mendapat informasi lanjutan.
“Kami hanya tahu saat pengajuan. Setelah ACC, kami tidak diberi penjelasan siapa kontraktornya, berapa anggarannya, dan berapa volumenya. Bahkan papan informasi pun tidak di beritahukan berapa volume dan anggaranya yang buat mengerjakan . Masyarakat jadi bertanya-tanya,” ujar salah satu kepala desa.
Hal serupa disampaikan koordinator BPP tingkat kecamatan, baik dari Kemangkon maupun Bukateja. Mereka menegaskan tidak mengetahui detail teknis dan anggaran proyek tersebut.
“Kami hanya meneruskan usulan kelompok tani ke Dinas Pertanian Purbalingga. Setelah ACC, kami tidak diberi info titik mana saja yang disetujui, berapa anggarannya, dan panjang volumenya. Semua pengerjaan dilakukan pihak ketiga di bawah Serayu Opak,” tegasnya.
Kepala Bidang Dinas Pertanian Purbalingga juga membenarkan kondisi tersebut. Menurutnya, instansi hanya menyerahkan usulan dan RAB awal dari kelompok tani.
“Kami hanya diberi informasi bahwa total ada 18 kelompok tani yang di ACC: 10 dari Kemangkon dan 8 dari Bukateja. Setelah itu, kami hanya menerima pemberitahuan bahwa pengerjaan akan dilakukan pihak Serayu Opak. Besaran anggaran pun tidak disampaikan,” ungkapnya.
Minimnya informasi, tidak adanya informasi yang jelas di papan proyek, serta tertutupnya data anggaran membuat publik menduga adanya ketidaktransparanan yang berpotensi mengarah pada penyimpangan.
Proyek yang seharusnya mendukung sektor pertanian ini justru dinilai rawan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme jika tidak diawasi secara ketat.
Melihat sejumlah kejanggalan tersebut, Tim Media Penanusantara berencana mengirimkan surat resmi kepada Kementerian terkait untuk mempertanyakan besaran anggaran serta mekanisme pelaksanaan proyek irigasi di Banjarcahaya, Purbalingga.
About the Author
