PNN NEWS- Purbalingga – 29/10/2025 –Bagian Humas dan Prokompim Setda Kabupaten Purbalingga telah menyampaikan klarifikasi bahwa tidak terdapat nomenklatur kegiatan bernama “piknik”. Kegiatan yang dimaksud disebut sebagai Press Tour — sebuah program yang diklaim bertujuan memperkuat sinergi serta mengevaluasi kinerja kehumasan bersama insan pers, khususnya yang bernaung di bawah PWI.
Penjelasan tersebut kami catat dengan seksama. Namun, sebagai institusi media yang berpegang teguh pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, kami menilai perlu menegaskan bahwa setiap kegiatan resmi Pemerintah Daerah, apalagi yang menggunakan anggaran publik, harus bersifat inklusif, transparan, dan tidak diskriminatif** terhadap media manapun.
Tidak bisa diabaikan, muncul persepsi publik bahwa terdapat kecenderungan praktik eksklusivitas dalam kemitraan antara pemerintah daerah dan kelompok media tertentu. Jika dugaan ini benar, maka hal tersebut bukan hanya mencederai prinsip kesetaraan dan kebebasan pers, tetapi juga menimbulkan pertanyaan serius tentang akuntabilitas dan tata kelola penggunaan dana publik.
Kemitraan yang Sehat: Bukan Privilege, tetapi Kewajiban
Press Tour—atau apapun sebutannya—tidak boleh bergeser menjadi agenda rekreatif tertutup yang sarat multitafsir. Kegiatan berbasis anggaran publik wajib dijalankan secara jelas, terukur, serta terbuka bagi seluruh insan pers yang sah secara hukum dan menjalankan profesinya dengan berpedoman pada kode etik jurnalistik.
Netralitas dan transparansi Pemerintah Daerah bukanlah pilihan, melainkan mandat konstitusional. Kemitraan dengan media semestinya dibangun di atas semangat kolaborasi, pemerataan akses informasi, dan penghormatan terhadap hak publik untuk tahu.
Sebagai bagian dari ekosistem pers nasional, PNN NEWS berkomitmen untuk terus mengawal agar ruang komunikasi publik di Purbalingga tidak berubah menjadi arena eksklusif yang elitis. Kami percaya, keterbukaan adalah fondasi utama dari pemerintahan yang akuntabel — dan pers yang independen adalah mitra kritis dalam mewujudkannya
About the Author
