Senin, 30 Juni 2025 – PNN News
Menanggapi polemik yang mencuat pasca peristiwa malam satu Suro—yang ditandai dengan aksi protes warga melalui pemasangan spanduk berisi kecaman serta pemanggilan sejumlah perangkat desa oleh pihak kepolisian -Camat Kaligondang, Sugeng Riyadi, S.H., menyampaikan kritik tegas terhadap kinerja Pemerintah Desa (Pemdes) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kembaran Wetan.
Dalam forum pembinaan khusus yang digelar di aula balai desa pada Senin (30/6/2025), Sugeng menyampaikan bahwa kondisi birokrasi desa saat ini berada pada titik kritis akibat minimnya koordinasi antar pemangku kebijakan.
“Saya sangat kecewa. Tidak ada koordinasi antara Pemdes, kecamatan, dan BPD. Ini bukan sekadar miskomunikasi—ini sudah menyentuh krisis dalam tata kelola pemerintahan desa,” tegas Sugeng.
Ia menekankan pentingnya membedakan antara transisi kepemimpinan desa dan proses hukum terkait dugaan penyalahgunaan anggaran desa, yang saat ini tengah ditangani oleh Polres Purbalingga. Meski demikian, keduanya, menurut Sugeng, sama-sama memerlukan sistem birokrasi yang akuntabel dan transparan.
“Tragedi malam satu Suro dan mencuatnya isu penyalahgunaan anggaran bukan hanya mencoreng nama baik desa, tapi juga menjadi peringatan serius bagi seluruh aparat yang lalai menjalankan amanah,” lanjutnya.
Sugeng mengajak seluruh perangkat desa untuk menjadikan forum ini sebagai titik balik pembenahan manajemen pemerintahan, yang selama ini dinilai tertutup dan minim partisipasi publik.
“Saat ini masyarakat menuntut transparansi dan kolaborasi. Jika masih ada oknum perangkat desa yang bermain-main dengan anggaran atau menutup akses informasi publik, maka siap-siap menghadapi konsekuensi hukum dan administratif,” ujarnya.
Senada dengan itu, Ketua BPD Kembaran Wetan, Supadi, juga mengkritik minimnya pelibatan BPD dalam pengambilan keputusan penting di tingkat desa.
“Kami tidak pernah dilibatkan, bahkan dalam peristiwa malam satu Suro pun tidak ada pemberitahuan resmi. Ini menunjukkan betapa buruknya sistem komunikasi internal desa,” ungkap Supadi.
Sementara itu, Sekretaris Camat Kaligondang, Teguh Priyono, menyebut bahwa gejolak yang terjadi merupakan hasil akumulasi dari kekecewaan warga terhadap kepemimpinan desa selama ini.
“Serah terima jabatan Penjabat Kepala Desa harus segera dilakukan secara terbuka dan melibatkan unsur Forkopimcam. Jika komunikasi internal tidak segera dibenahi, pemerintahan desa tidak akan berjalan efektif,” tandasnya.
Ironisnya, dalam forum yang penuh kritik tersebut, Sekretaris Desa, Merlin, justru dinilai menunjukkan sikap pasif dan tidak memiliki inisiatif dalam menanggapi persoalan.
“Saya tidak tahu-menahu soal kejadian malam satu Suro karena sedang menerima tamu. Untuk serah terima jabatan, saya belum menyusun berita acara karena masih menunggu dari perangkat lain,” ujarnya ringan, yang langsung menuai respons dari para peserta forum.
Situasi di Desa Kembaran Wetan kini menjadi perhatian publik. Forum pembinaan tersebut dinilai sebagai peringatan terakhir dari pihak kecamatan. Jika tidak ada langkah pembenahan signifikan dalam waktu dekat, intervensi administratif dari tingkat yang lebih tinggi bukan tidak mungkin dilakukan.
