Jepara, Jawa Tengah –Penanusantara News –Kehadiran Bupati Jepara di tengah masyarakat sesuai janjinya membawa angin segar bagi warga yang sudah lama menantikan kepastian. Janji yang pernah terucap dalam pertemuan sebelumnya akhirnya ditepati, membuktikan bahwa pemimpin daerah masih peduli terhadap keresahan rakyatnya 24/09/2025.
Namun, momen yang seharusnya menjadi ruang sinergi antara pemerintah kabupaten, perangkat desa, dan warga justru menyisakan tanda tanya besar. Perangkat desa yang diharapkan hadir untuk mendampingi, mendengar langsung aspirasi masyarakat, serta menjadi jembatan komunikasi di tingkat bawah, sama sekali tidak tampak di lokasi.
Absennya perangkat desa ini menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. Sebagian warga menilai ketidakhadiran itu sebagai bentuk abai dan cerminan lemahnya tanggung jawab moral. “Kami sangat mengapresiasi Bupati yang hadir sesuai janji, tapi justru perangkat desa yang sehari-hari hidup di tengah masyarakat ini malah tidak muncul. Pertanyaannya, ke mana mereka?” ungkap seorang tokoh warga dengan nada kecewa.
Situasi ini memunculkan persepsi bahwa perangkat desa justru tidak mampu menempatkan diri di momen penting. Padahal, mereka memiliki kewajiban moral dan administratif untuk hadir dalam forum yang menyangkut kepentingan rakyat. Apalagi, ketika Bupati sudah berkenan turun langsung ke lapangan, semestinya perangkat desa berada di barisan paling depan.
“Kalau Bupati saja bisa meluangkan waktu untuk masyarakat, kenapa perangkat desa yang notabene perpanjangan tangan pemerintah justru menghilang? Ada apa sebenarnya?” tanya warga lainnya yang ikut hadir.
Kehadiran Bupati seharusnya menjadi titik temu yang memperkuat koordinasi antara kabupaten dan desa. Namun, absennya perangkat desa justru menghadirkan kesan terbalik: publik menilai ada jarak dan bahkan ketidakseriusan dari aparatur desa dalam menjalankan fungsinya.
Di satu sisi, masyarakat mengapresiasi langkah Bupati sebagai wujud komitmen terhadap janji yang pernah terucap. Tapi di sisi lain, rasa kecewa terhadap perangkat desa tak bisa disembunyikan. Momentum yang semestinya menjadi kesempatan membangun kebersamaan, justru tercoreng oleh ketidakhadiran pihak yang seharusnya paling dekat dengan rakyat.
Kini, bola panas ada di tangan perangkat desa. Mereka dituntut untuk menjelaskan alasan ketidakhadiran yang dianggap meremehkan aspirasi warga. Tanpa penjelasan yang terang, publik bisa semakin kehilangan kepercayaan terhadap kinerja pemerintah desa.
Masyarakat berharap, kejadian ini menjadi pelajaran penting agar perangkat desa lebih peka, tidak sekadar hadir di balik meja, dan benar-benar menempatkan kepentingan rakyat di atas segala kepentingan pribadi maupun kelompok.
About the Author
