Kamis (20/11 2025) – PNN NEWS- Pernyataan Bupati Purbalingga yang merespons kritik DPRD dengan kalimat singkat, “biarkan saja, saya fokus bekerja,” bukan sekadar ungkapan ringan. Jawaban tersebut justru membuka pertanyaan besar mengenai pola komunikasi seorang kepala daerah dalam menjalankan mandat publik. Di tengah tuntutan transparansi, sikap yang minim penjelasan justru memunculkan kesan menghindari dialog substantif.
Kritik dari anggota DPRD Fraksi Gerindra dan Golkar tidak bisa diperlakukan sebagai riak politik biasa. Kritik itu menyentuh persoalan fundamental: melemahnya komunikasi antara Bupati, DPRD, dan Forkopimda. Dalam sistem pemerintahan daerah, hubungan eksekutif–legislatif bukan relasi opsional, melainkan instrumen wajib untuk memastikan tata kelola berjalan sesuai prinsip check and balance.
Dalam konteks penyusunan regulasi maupun pembahasan APBD, sinergi kedua lembaga adalah prasyarat. Ketika komunikasi tidak berjalan, dasar pengambilan keputusan menjadi kabur, pembangunan daerah tersendat, dan stabilitas politik lokal ikut terdampak. Lebih jauh, publik dapat menafsirkan bahwa pemerintah daerah enggan membuka diri terhadap pengawasan.
Jawaban singkat atau cenderung menghindar dari kritik justru menimbulkan persepsi bahwa kritik dianggap tidak penting. Padahal, keterbukaan pejabat publik dalam memberikan penjelasan adalah bagian dari etika kepemimpinan. Pemimpin tidak cukup hanya bekerja; ia juga wajib menjelaskan, merespons, dan memastikan masyarakat memahami arah kebijakan. Diam bukan jawaban dalam ruang publik yang menuntut akuntabilitas.
DPRD Purbalingga memegang mandat konstitusional melalui fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan. Karena itu, hubungan yang sehat dan komunikatif antara Bupati dan DPRD adalah kewajiban demokratis, bukan sekadar sopan santun politik. Mengabaikan kritik sama saja mengabaikan mekanisme pengawasan yang mengamankan kepentingan masyarakat.
Media sebagai pilar demokrasi memiliki tanggung jawab untuk menegaskan bahwa transparansi adalah ukuran utama integritas pemerintahan. Kritik tidak boleh dipandang sebagai ancaman, melainkan bagian dari dialog yang memperkuat kualitas kebijakan. Pemimpin yang merespons kritik dengan keterbukaan menunjukkan kedewasaan politik sekaligus komitmen terhadap pemerintahan yang bersih.
Pada akhirnya, keterbukaan, komunikasi, dan sinergi antara Bupati Purbalingga dan DPRD adalah fondasi kepercayaan publik. Keberhasilan pemerintah daerah tidak hanya diukur dari banyaknya program, tetapi juga dari bagaimana pemimpinnya menghadapi kritik, membangun dialog, dan menjaga hubungan antarlembaga. Demokrasi berjalan kuat ketika setiap pihak bersedia mendengar, menerima koreksi, dan menjalankan perannya secara bertanggung jawab.
Redaksi PNN NEWS
About the Author
