Purbalingga -PNN NEWS- 18/11/2025 –Pertemuan Forum Masyarakat Purbalingga pada 17 November 2025 di kediaman Tenny Juliawati berubah menjadi panggung evaluasi keras terhadap arah pemerintahan daerah. Sejumlah unsur—mulai dari partai politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, aktivis hingga pegiat sosial—secara terbuka menyampaikan keprihatinan mendalam atas memburuknya tata kelola pemerintahan Kabupaten Purbalingga. Ketua DPRD Purbalingga, HR Bambang Irawan, S.H., menjadi salah satu tokoh yang melontarkan kritik paling tajam.
Dalam forum tersebut, Bambang Irawan menilai Bupati Purbalingga berulang kali mengabaikan undangan resmi DPRD, mencerminkan pola komunikasi yang buruk dan tidak menghormati mekanisme kelembagaan. Ia juga menyoroti minimnya transparansi dalam penyusunan RAPBD serta dugaan pelanggaran terhadap prinsip dasar tata kelola pemerintahan. Bahkan partai-partai pengusung pasangan Fahmi–Dimas secara lugas mengakui kekecewaan terhadap performa keduanya sepanjang menjabat.
Suasana memanas ketika Abah Slamet Wahidin menyampaikan peringatan keras. Ia menuding adanya kelompok tertentu yang justru memperkeruh arah kepemimpinan dan melemahkan konsolidasi pemerintahan daerah. Abah Slamet menegaskan bahwa masyarakat berhak mengawasi jalannya pemerintahan secara kritis, termasuk mempertimbangkan langkah pemakzulan bila Bupati tetap gagal menunjukkan perbaikan.
Para Pakar hukum yang ikut hadir, turut menyatakan kesiapannya melakukan pendampingan hukum apabila dugaan pelanggaran yang dilakukan kepemimpinan Fahmi–Dimas perlu dibawa ke ranah yuridis. Sementara itu, tuan rumah forum, Tenny Juliawati, menyampaikan ultimatum paling tegas: jika Bupati tidak mampu memperbaiki kinerja dan bersikap profesional, langkah paling terhormat adalah mengundurkan diri.
Pertemuan ditutup dengan doa bersama yang dipimpin Kyai Syafi’i, menjadi penanda tekad seluruh peserta untuk terus mengawal perubahan dan memastikan arah pemerintahan Purbalingga kembali berjalan sesuai koridor yang benar.
About the Author
